Orang-orang Muhammadiyah dilarang membawa-bawa organisasi tersebut dalam politik. Hal itu disampailak Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari dalam Sosialisasi dan Dialog Kepemudaan di SMA Muhammadiah Batu aji, Sabtu (2/6).
Dialog Kepemudaan di SMA Muhammadiyah di Batu Aji. foto: rizky / batam pos
“Orang Muhammadiyah boleh
berpolitik praktis. Tapi jangan membawa Muhammadiah,” kata Hajriyanto.Ia mengatakan, Muhammadiah bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang harus diputuskan secara politis. Namun kader Muhammadiah tidak boleh membawa organisasi dalam panggung politik.
Sehubungan dengan itu, Pria yang dibesarkan di lingkungan Muhammadiah itu mengungkapka pengalamannya selama kampanye pemilu 2009 lalu.
“Selama kampanye saya tidak mau mengunjungi ranting-ranting Muhammadiyah di daerah,” ungkapnya.
Di kesempatan itu “Pembangunan yang tidak berkeadilan akan menghancurkan negara,” kata Harjy.
Anggota DPR asal Kepri ini mencontohkan lepasnya Timor Timur karena ketidak adilan yang dialami daerah tersebut. Wilayah yang saat ini bernama negara Timor Leste itu lepas setelah referendum tahun 1999.
Hary mengungkapkan, hal yang sama bisa terjadi pada Aceh dan Papua jika mendapat kesempatan referendum. Kedua daerah itu sudah lama mengeluh dengan ketidak adilan akibat kebijakan pemerintah pusat. cr19)
http://www.batampos.co.id
0 komentar:
Posting Komentar